Kotak 8. Hutan Tanaman Industri di Riau

Pada periode 2012-2013, luas hutan alam yang telah ditebang (land clearing) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kilang kertas seluas 252.172 ha. Sebagian diantaranya, yaitu sekitar 69.582 ha berada di dalam konsesi APP (Asia Pulp and Paper Company Ltd.) dan APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.). Angka tersebut diakumulasi dari penebangan yang dilakukan oleh APP bersama mitranya seluas 26,181 ha dan APRIL bersama mitranya seluas 43,401 ha.

Gambar 18. Dana Bagi Hasil Kehutanan Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Tiga Kabupaten Periode 2010-2013

Grafik_8
Sumber: Riset Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Riau, Jikalahari dan Fitra Riau, 2014

Riset anggaran daerah yang dilakukan Jikalahari dan FITRA Riau menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari Dana bagi Hasil (DBH) PSDH dan DR tidak mencukupi kebutuhan belanja daerah untuk menjalankan program-program Kehutanan. Riset ini dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis yang memiliki konsesi HTI terbesar di Riau. Jika dilihat lebih rinci, besaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya hutan ternyata berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan sektor kehutanan (PSDH/DR) yang merupakan hasil ekploitasi sumber daya hutan tersebut.

Hal ini memang miris, apalagi bila melihat kenyataan bahwa investasi industri sektor kehutanan di satu kabupaten tidak selalu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Kabupaten Pelalawan, yang 41% luas wilayahnya menjadi kawasan industri kehutanan, memiliki angka kemiskinan sebesar 14% dari total penduduk di tahun 2010.

Kondisi desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Kabupaten Siak cenderung tertinggal dibandingkan di kabupaten lain. Ketertinggalan itu ditunjukkan di bidang infrastruktur jalan sebagai akses vital transportasi, ketersediaan listrik, dan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

i Analisis Jikalahari tahun 2012-2013
ii ibid
iii Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014. Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan

 

Add Comment

Dapatkan berita terbaru melalui email

Good Forest Governance Needs Good Forest Information.
Using and sharing site content | RSS / Web Feeds

Photos and graphics © FWI or used with permission. Text available under a Creative Commons licence.

© Copyright 2020 FWI. All Rights Reserved.

to top